Rombongan BEM UI dan Front Mahasiswa Nasional masih diadang aparat, belum capai Bundaran HI Jakarta – 'Hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri'

Hingga pukul 15.20 WIB, puluhan mahasiswa yang tergabung Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia dan Front Mahasiswa Nasional (FMN) masih belum mencapai tujuan lokasi aksi mereka di Bundaran Hotel Indonesia, pada Selasa (18/08).

Barisan aparat masih mengadang puluhan mahasiswa UI dan FMN, yang berjarak sekitar satu kilometer dari Bundaran Hotel Indonesia.

Beberapa kali terdengar perintah polisi agar mahasiswa tidak memaksa maju.

Namun, para mahasiswa terus berjalan dan bergerak maju, sembari berorasi dan menyanyikan yel-yel "pembunuh, pembunuh, pembunuh", disusul "buka, buka jalannya sekarang juga".

"Tolak tolak MBG sekarang juga," kata para mahasiswa yang mengenakan jaket kuning.

Dalam aksinya, mereka mengajukan delapan tuntutan yang terpampang dalam poster bergambar sindiran maupun kritikan terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut penuturan Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI Namora Diarta, kedatangan mereka sempat terkendala lantaran puluhan bus yang awalnya mereka sewa tiba-tiba menyatakan batal.

Para mahasiswa menyatakan terpaksa menggunakan transportasi umum dari Depok menuju Bundaran Hotel Indonesia.

Sebelumnya, perwakilan mahasiswa UI bernegosiasi dengan perwakilan polisi agar dibiarkan menuju Bundaran HI, tetapi ditolak polisi.

Rombongan mahasiswa kemudian turun dari kendaraan roda empat yang ditumpangnya, lalu berjalan kaki menuju Bundaran HI.

Seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Tri Wahyuni, massa mahasiswa sempat berorasi di depan barikare aparat.

Sampai sekitar pukul 15.00 WIB, rombongan secara beiringan menuju Bundaran HI.

Mereka meninggalkan kendaraan roda empat yang mereka tumpangi di Jalan Sudirman, tidak jauh dari Stasiun KRL Sudirman.

Dalam demonstrasi kali ini, BEM UI dan FNM mengajukan delapan tuntutan, mulai hentikan KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), turunkan harga kebutuhan pokok-BBM, hingga tetapkan status bencana nasional untuk Sumatra dan Flores.

BEM UI juga kembali menyuarakan agar Proyek Strategi Nasional (PSN) dievaluasi dan Makan Bergizi Gratis (MB) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dihentikan.

Dalam tuntutannya, mahasiswa UI menuntut pula agar pemerintahan Prabowo menghentikan represifitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil.

Mahasiswa UI pun mempersoalkan apa yang mereka sebut sebagai "seremoni kenegaraan" menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia pada Senin (17/08).

"Kami turun ke jalan bukan untuk merayakan, tapi untuk bertanya dengan lantang: kemerdekaan macam apa yang sedang kita rayakan? Kemerdekaan yang diperjuangkan pendiri bangsa 81 tahun lalu?" kata Ketua BEM UI Yatalathof Imawan kepada media, Senin (17/08).

Sementara itu, polisi mengklaim telah menangkap 21 orang yang disebut akan menciptakan konflik antara mahasiswa dan polisi.

BBC Indonesia belum bisa mengklarifikasi keterangan polisi ini.

Seorang pejabat polisi mengklaim bahwa puluhan orang itu "membawa petasan, flare serta botol bom molotov."

Polisi tidak merinci tentang identitas orang-orang yang ditangkap tersebut.

Namun polisi menduga orang-orang tersebut hendak memicu konflik antara petugas dan massa aksi.

"Tujuannya adalah membuat konflik antara petugas pengamanan dengan peserta yang menyampaikan pendapat di muka umum," ungkap Budi.

Dua bulan lalu, demonstrasi BEM UI diadang aparat TNI dan polisi saat menuju Bundaran HI.

Di kota-kota lainnya, saat itu mahasiswa juga menggelar demonstrasi menolak berbagai kebijakan pemerintah, mulai MBG, KDMP hingga militerisme di wilayah sipil.

Baca juga:

Dalam rencana demonstrasi pada Selasa (18/08), BEM UI dilaporkan telah menginformasikan demo #MerebutKemerdekaan kepada Polres Metro Jakpus melalui surat pemberitahuan.

Beberapa media melaporkan, selain melibatkan BEM UI, mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) juga akan menggelar demonstrasi di BUndaran HI, Selasa (18/08).

Melalui media sosialnya, BEM Fisip UBK mengumumkan rencana aksi tersebut.

Dilaporkan massa BEM UI berencana menggelar demontrasi sekitar pukul 13.00 WIB di Bundaran HI.

"Jam 11 [berangkat] dari UI [Depok[. Jam 1 [satu siang] di HI," kata Ketua BEM UI Yatalathof Imawan ketika dikonfirmasi, Senin (17/08.

Yatalathof lalu mengingatkan, bahwa proklamasi kemerdekaan 81 tahun lalu yang diperjuangkan oleh para pendiri bangsa itu demi seluruh rakyat Indonesia.

Dan, "bukan untuk kepentingan sekelompok tertentu.''

Dia menilai, saat ini kedaulatan negara tergadaikan oleh melalui berbagai perjanjian dagang dengan negara lain yang menguntungkan asing.

Sebaliknya, lanjut Yatalathof, "suara rakyat sendiri justru dibungkam, hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas, lapangan kerja langka, akses pendidikan dan kesehatan gratis hanya sekadar janji."

"Ini bukan sekadar krisis ekonomi. Ini krisis kedaulatan," ujarnya.

Baca juga:

Berikut delapan tuntutan yang akan disuarakan BEM UI dalam demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta, Selasa (18/08):

1. Hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri.

2. Hentikan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

3. Wujudkan reforma agraria sejati.

4. Turunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.

5. Evaluasi total PSN serta hentikan MBG dan KDMP.

6. Hentikan pemusatan kekuasaan, pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD), dan kembalikan otonomi daerah.

7. Tetapkan status bencana nasional untuk daerah Sumatra dan Flores serta percepat pemulihan wilayah terdampak bencana.

8. Hentikan represifitas dan intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil serta bubarkan YON TP.

Apa tuntutan Front Mahasiswa Nasional?

Adapun dalam rilisnya yang diterima BBC News Indonesia pada Selasa (18/08), Front Mahasiswa Nasional (FMN) menyebut aksinya sebagai #Merebut Kemerdekaan".

FMN mengklaim peserta demonstrasi bakal lebih dari 1.000 orang, terdiri massa FMN, BEM UI serta beberapa kampus lainnya.

Mereka menyebut demonstrasi kali ini sebagai merepresentasikan "kemarahan rakyat atas tuntutan aksi dan kampanye massa... yang telah berlangsung berulang-kali dan tidak satu pun yang sungguh-sungguh dijadikan dasar kebijakan, regulasi dan program Pemerintahan Presiden Prabowo."

FMN kemudian mencontohkan tuntutan aksi di berbagai kota yang disebut tidak ditindaklanjuti pemerintahan Prabowo.

"Bahkan karakter fasis anti demokrasi dan anti rakyatnya semakin menjadi-jadi," demikian rilis FMN.

Symphati Dimas, Ketua Front Mahasiswa Nasional (FMN) kemudian menilai isi pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI dalam rangka hari kemerdekaan "tidak mencerminkan krisis kronis yang tengah dihadapi bangsa dan rakyat Indonesia, jalan keluar yang disampaikan hanyalah ilusi bukan solusi."

Isi pidatonya justru menjadi pemantik api perlawanan rakyat yang lebih luas, tambahnya.

Dia lalu mengungkap nasib penyintas banjir bandang di Aceh yang disebutnya masih tinggal di rumah sementara. Mereka lalu menilai rehabilitasinya berjalan lambat.

Symphati Dimas juga menyinggung aksi penurunan bendera Merah Putih dan menggantinya dengan bendera Aceh saat peringatan 21 tahun MOU Helsinki.

FMN juga mengungkap tindakan aparat dalam merespons aksi menuntut pembebasan nasional Papua di berbagai kota di Indonesia.

"Sudah cukup membuat sebagian besar isi pidato Presiden Prabowo seperti 'menepuk air di dulang, terpencik di muka sendiri','' ujae Symphati.

Berikut tuntutan Front Mahasiswa Nasional (FMN) dan peserta demonstrasi lainnya:

1. Hentikan MBG dan KDMP!

2. Turunkan Harga Bahan Pokok dan BBM!

3. Hentikan Represifitas & Intervensi TNI-Polri dalam ruang sipil, Bubarkan Yon TP!

4. Cabut Pidato Presiden Prabowo Subianto yang Membelakangi, Mengingkari Kenyataan & Penderitaan Hidup Rakyat!

5. Tetapkan Bencana Nasional untuk Sumatra dan NTT. Percepat Pemulihan Wilayah Terdampak Bencana!

6. Hentikan Pemusatan Kekuasaan, Pemangkasan TKD dan Kembalikan Otonomi Daerah!

7. Hentikan Penjajahan Negara Terhadap Rakyat Sendiri!

8. Wujudkan Reforma Agraria Sejati!

Polisi tangkap 21 orang yang diklaim 'hendak bikin rusuh'

Di tengah persiapan demonstrasi BEM UI di Bundaran HI, Selasa (18/08), polisi mengeluarkan pernyataan bahwa mereka telah menangkap 21 orang yang diklaim akan "menciptakan konflik antara aparat polisi dan mahasiswa."

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto berkata, 21 orang itu sedang diperiksa.

BBC Indonesia belum bisa mengklarifikasi keterangan polisi ini.

Budi mengklaim bahwa puluhan orang itu "membawa petasan, flare serta botol bom molotov."

Polisi tidak merinci tentang identitas orang-orang yang ditangkap tersebut.

Namun polisi menduga orang-orang tersebut hendak memicu konflik antara petugas dan massa aksi.

"Tujuannya adalah membuat konflik antara petugas pengamanan dengan peserta yang menyampaikan pendapat di muka umum," ungkap Budi.

Budi mengatakan polisi masih mendalami tujuan membawa flare, petasan, hingga botol yang diduga akan digunakan sebagai bom molotov.

Lebih dari 9.000 polisi dan TNI diturunkan

Menjelang demo BEM UI dan massa lainnya, Polda Metro Jaya telah menurunkan sebanyak 9.242 personel gabungan polisi dan TNI.

Sebanyak 5.670 personel Polda Metro Jaya, 222 personel polres, 1.500 personel TNI, dan 1.850 personel BKO Mabes Polri diturunkan selama demonstrasi pada Selasa (18/08).

Mereka akan diturunkan untuk mengamankan 31 demontrasi di Jakarta Timur, Jakarta Pusat dan Selatan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan, puluhan kegiatan tersebut tersebar di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan.

"Hari ini ada 31 aksi penyampaian pendapat dan 16 kegiatan masyarakat," kata Budi kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Selasa (18/08).

Tentang lokasi demonstrasi di Bundaran HI, Budi berkata agar pendemo tetap memperhatikan masyarakat yang menjalankan aktivitas pendidikan, pekerjaan, perekonomian, hingga pelayanan kesehatan.

Menueutnya, polisi dan TNI akan melakukan rekayasa lalu lintas secara situasional apabila terjadi kemacetan.

"Apabila terjadi kepadatan arus, kita akan melakukan pengalihan ataupun rekayasa lalu lintas secara situasional," ujar Budi.

Artikel ini akan diperbarui secara berkala.