Apa arti putusan bersejarah pengadilan genosida Myanmar bagi Gaza dan kasus-kasus serupa di masa depan

Sumber gambar, Reuters
Putusan Mahkamah Internasional yang menyatakan Myanmar telah melakukan genosida terhadap kelompok minoritas Rohingya berpotensi membawa dampak bagi kasus-kasus genosida lainnya, termasuk gugatan yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel terkait perang di Gaza.
Sembilan tahun setelah militer Myanmar menewaskan ribuan anggota minoritas Muslim Rohingya di negara itu, Mahkamah Internasional (ICJ) PBB menyimpulkan bahwa tindakan tersebut merupakan genosida dalam sebuah putusan bersejarah.
Putusan yang dijatuhkan oleh majelis yang terdiri dari 15 hakim dari berbagai negara itu menandai pertama kalinya sebuah negara dinyatakan bersalah atas kejahatan genosida oleh pengadilan internasional.
Baca juga:
Keputusan tersebut juga berpotensi memiliki dampak bagi kasus-kasus genosida lainnya, termasuk gugatan yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel terkait perang di Gaza.
Niat lakukan genosida
Sebagai respons terhadap Holocaust Nazi, Konvensi Genosida PBB ditandatangani pada 1948 dan mulai berlaku pada 1951, yang menetapkan genosida sebagai kejahatan internasional.
Selama Perang Dunia Kedua, enam juta orang Yahudi dan jutaan anggota kelompok minoritas lainnya dibunuh.
Genosida didefinisikan sebagai "tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan, seluruh atau sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras, atau agama", dan secara luas dianggap sebagai kejahatan paling berat terhadap kemanusiaan.
Liputan mendalam BBC News Indonesia langsung di WhatsApp Anda.
Klik di sini
Akhir dari Whatsapp
Namun, untuk dinyatakan bersalah, hakim harus memperoleh bukti dengan standar yang sangat tinggi yang menunjukkan adanya niat genosida.
Hal ini sangat sulit dibuktikan, terutama ketika tindakan para terdakwa tidak secara terang-terangan menunjukkan tujuan genosida sebagaimana yang dilakukan rezim Nazi.
Hingga kini, hanya individu yang berhasil dituntut atas kejahatan genosida di pengadilan internasional.
Di antaranya adalah mereka yang terlibat dalam pembantaian ratusan ribu anggota minoritas Tutsi di Rwanda pada 1994, serta pembunuhan sistematis terhadap ribuan pria dan anak laki-laki Muslim Bosnia di Srebrenica pada 1995.
Mereka dinyatakan bersalah oleh tribunal khusus yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus tersebut.
Namun, meskipun sejumlah individu dinyatakan melakukan genosida dalam pembantaian Srebrenica, Mahkamah Internasional (ICJ), setelah proses hukum yang berlangsung selama 14 tahun, menyimpulkan bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan bahwa negara Serbia memiliki niat genosida, meskipun Serbia dinyatakan gagal mencegah pembunuhan tersebut.
ICJ hanya memiliki kewenangan untuk mengadili negara, bukan individu.
Myanmar menjadi negara pertama yang pernah dinyatakan melanggar Konvensi Genosida 1948.

'Niat menghancurkan'
Pada 2017, tindakan keras brutal yang dilakukan militer Myanmar menyebabkan sekitar 10.000 warga Rohingya tewas, menurut temuan ICJ.
Lebih dari 700.000 orang lainnya melarikan diri ke Bangladesh yang bertetangga.
Dua tahun kemudian, Gambia mengajukan gugatan ke ICJ dengan menuduh Myanmar melakukan genosida melalui pembunuhan massal, kekerasan seksual terhadap warga sipil, serta penghancuran desa-desa. Myanmar membantah tuduhan tersebut.
Myanmar selama ini berpendapat bahwa operasi yang dilakukan ditujukan kepada militan Rohingya.
Seorang perwakilan pemerintah mengatakan di hadapan pengadilan awal tahun ini bahwa Myanmar "tidak berkewajiban untuk berdiam diri dan membiarkan teroris bebas beroperasi di wilayah utara Negara Bagian Rakhine".
Namun, Presiden Mahkamah, Yuji Iwasawa, mengakui bahwa memang terdapat serangan oleh kelompok militan Rohingya Arsa menjelang Agustus 2017.
Meski demikian, ia menyatakan bahwa pasukan keamanan Myanmar "membunuh ribuan warga sipil Rohingya" saat mereka berusaha menyelamatkan diri ke Bangladesh.
Baca juga:
Iwasawa menambahkan bahwa skala dan sifat operasi militer Myanmar "mencerminkan adanya niat untuk memusnahkan sebagian besar" populasi Rohingya di bagian utara Negara Bagian Rakhine.
Ia juga memutuskan bahwa Myanmar melakukan "penghancuran bukti secara luas", termasuk dengan membakar atau menghilangkan mayat, serta gagal menyelidiki, menuntut, dan menghukum pihak-pihak yang melakukan tindak pidana genosida.
Menurut Iwasawa, pengadilan mengakui bahwa suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas genosida atau tindakan lainnya apabila perbuatan tersebut dilakukan "oleh aparat negara, atau oleh individu maupun kelompok yang tindakannya dapat diatribusikan kepada [negara]".
Jika individu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka negara memiliki kewajiban hukum, katanya.
Aktivis hak-hak Rohingya, Yasmin Ullah, yang berbicara kepada program Newsday BBC menjelang putusan dibacakan, menyebut hari tersebut sebagai "hari bersejarah bagi rakyat Rohingya".
Ullah dan keluarganya termasuk di antara mereka yang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Ia kemudian tumbuh besar di Thailand "tanpa status apa pun" sebelum akhirnya pindah ke Kanada.
Namun, ia mengingatkan bahwa "keadilan belum benar-benar terwujud sampai putusan ini mengubah kehidupan masyarakat".
Ia menyerukan agar Myanmar dimintai pertanggungjawaban melalui pemberian reparasi dan pemulihan hak-hak Rohingya, sehingga rakyatnya dapat "pulang ke tanah air secara aman, sukarela, dan bermartabat".
ICJ bukanlah pengadilan pidana dan memiliki kewenangan terbatas dalam menegakkan putusannya.
Pengadilan tersebut tidak dapat memenjarakan pejabat militer, serta bergantung pada Dewan Keamanan PBB dan tekanan politik internasional untuk memastikan putusannya dijalankan.

Bukti meyakinkan
Kasus genosida di ICJ tergolong jarang, dan putusan ini berpotensi menjadi preseden bagi perkara-perkara serupa di masa mendatang.
Maria Elena Vignoli dari organisasi internasional Human Rights Watch mengatakan putusan tersebut "memberikan preseden penting bagi para korban genosida dan kejahatan berat lainnya di seluruh dunia dalam perjuangan mereka mencari keadilan".
Kasus Myanmar juga menunjukkan bagaimana unsur niat genosida dapat dibuktikan di pengadilan tertinggi PBB tersebut.
Mantan pengacara PBB, Oliver Windridge, mengatakan kepada BBC News bahwa putusan ini menunjukkan sebuah negara dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun bukti mengenai niat genosida sebagian besar bersifat tidak langsung, dan bukan berdasarkan perintah tertulis atau kebijakan resmi yang secara eksplisit menyerukan genosida.
"Putusan ini menunjukkan bagaimana ambang pembuktian yang berlaku dapat terpenuhi apabila bukti yang diajukan cukup kuat dan meyakinkan," katanya.
Selain itu, Gambia mengajukan kasus tersebut ke pengadilan meskipun tidak ada warga negaranya yang secara langsung menjadi korban.
Negara itu memanfaatkan ketentuan dalam Konvensi Genosida yang memungkinkan setiap negara peserta konvensi menggugat negara anggota lainnya.
Ketentuan yang sama digunakan oleh Afrika Selatan pada akhir 2023 ketika mengajukan gugatan terhadap Israel, dengan tuduhan bahwa negara tersebut melakukan genosida selama perang di Gaza dan bertujuan untuk "menghancurkan warga Palestina di Gaza".
Israel secara konsisten membantah tuduhan tersebut. Pemerintah Israel menyebut gugatan itu "sama sekali tidak berdasar" serta didasarkan pada "klaim yang bias dan keliru" mengenai respons militernya terhadap serangan Hamas.
Dalam putusan sementara yang dikeluarkan pada Januari tahun ini, ICJ memerintahkan Israel untuk mengambil seluruh langkah yang diperlukan guna mencegah tindakan genosida di Gaza. Namun, pengadilan tidak memerintahkan penghentian segera operasi militer di wilayah tersebut.
Hingga kini, ICJ belum memutuskan apakah genosida benar-benar terjadi atau tidak dalam kasus tersebut.
"Jika Gambia kalah, maka pada dasarnya kasus Afrika Selatan akan berakhir," kata Philippe Sands KC, anggota tim hukum yang mewakili Gambia.
Namun, menurutnya, putusan yang dijatuhkan hari ini berarti "pintu masih tetap terbuka".
Berbicara kepada program World at One BBC di luar gedung pengadilan, Sands mengatakan:
"Ini bukan berarti Mahkamah Internasional akan menyimpulkan bahwa telah terjadi genosida di Gaza. Namun, putusan ini berarti standar pembuktian kini telah ditegaskan dengan sangat jelas, dan menjadi tugas para pihak dalam perkara berikutnya maupun kasus-kasus lain untuk memenuhi standar tersebut."
Meski demikian, Sands menekankan bahwa pengadilan secara khusus "mengirimkan sinyal yang sangat kuat bahwa setiap kasus harus dinilai berdasarkan fakta-faktanya sendiri".

































