Indonesia

Dunia

Viral

Liputan Mendalam

Majalah

Berita

Video

Tonton

Mantan negosiator antara pemerintah dengan GAM, Hamid Awaludin, berkata kalau sampai mereka mengeksekusi sandera maka Indonesia akan dicap buruk oleh dunia internasional dan hubungan bilateral Indonesia dengan Selandia Baru bakal rusak. 

Kelompok OPM Egianus Kogoya ancam 'tembak' pilot Susi Air - tuntut dialog dengan 'utusan resmi Presiden Jokowi' 

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menyatakan bertanggung jawab atas penyanderaan empat pekerja proyek menara BTS (Base Transceiver Station) Telkomsel di Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan.

Pekerja menara BTS Telkomsel di Papua telah dibebaskan dari penyanderaan

Untuk upaya pembebasan pilot Susi Air, Pendeta Benny Giay menawarkan cara yang sama: menarik pasukan dan menghentikan operasi militer dari Kabupaten Nduga. Tujuannya demi mengurangi ketegangan dan tensi kekerasan sehingga membuka ruang dialog. 

Tokoh gereja di Papua 'tawarkan diri' bantu bebaskan pilot Susi Air: 'OPM tetap manusia yang bisa diajak bicara'

Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri mengatakan bahwa terdapat beberapa pejabat daerah di Papua yang ‘terlibat dengan kelompok KKB Egianus Kogoya’. Namun, pihak kepolisian masih belum memberikan bukti ataupun menyebut nama di balik sosok-sosok itu.

Kapolda Papua sebut beberapa pejabat terlibat TPNPB-OPM, pengamat: 'Kalau tuduhan itu tidak dibuktikan maka jadi stigmatisasi'

Pembela HAM menilai seharusnya penyelamatan pilot dilakukan tanpa kekerasan, tanpa ada penangkapan, dan intimidasi terhadap siapapun. Oleh sebab itu, perlu dilakukan “dialog terbuka yang difasilitasi pihak ketiga” dengan membuat tim negosiasi khusus, sebelum negosiasi dimulai.

Butuh 'negosiasi dengan difasilitasi pihak ketiga' usai baku tembak berdarah di Papua, kata aktivis HAM

Pengamat Khairul Fahmi mengingatkan kalau operasi siaga tempur ini bakal meningkatkan intensitas kekerasan dan rasa takut di masyarakat. Sebab tidak menutup kemungkinan terjadi salah sasaran penembakan atau pemukulan terhadap warga sipil yang dianggap simpatisan TPNPB-OPM. 

Korban gugur TNI dalam misi penyelamatan pilot Susi Air di Papua bertambah jadi lima orang, operasi siaga tempur diberlakukan

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat -Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengaku bertanggung jawab atas penembakan sebuah pesawat Asian One saat hendak mendarat di lapangan terbang Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, pada Jumat pagi (14/04).

TPNPB-OPM akui tembak pesawat Asian One di Kabupaten Puncak, Papua

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengedepankan “negosiasi damai” setelah dua bulan menyandera pilot Susi Air Philip Max Merhtens. Satgas Damai Cartenz yang terlibat dalam pembebasan sandera mengatakan upaya negosiasi “terus dilakukan”.

Dua bulan penyanderaan pilot Susi Air: TPNPB-OPM tawarkan 'negosiasi damai', Satgas Damai perluas lokasi pencarian

Serangan di Kota Dekai semakin intensif sehingga kepolisian berencana menambah personel. Sementara, warga terjebak tak bisa menghindari konflik karena pesawat berhenti beroperasi.

Pesawat ditembak di Papua, maskapai hentikan penerbangan, warga 'was-was karena terjebak'

Warga yang anaknya mengalami campak tidak melakukan pengobatan apapun. Mereka juga tidak mengakses fasilitas kesehatan karena jaraknya jauh dan medannya sulit.  

Puluhan anak di Papua terkena campak dan 13 meninggal dunia, pemerintah belum terima laporan

Isu penculikan anak disebut menjadi pemicu terjadinya kerusuhan yang menyebabkan 10 orang tewas, 14 orang luka-luka, dan satu anggota polisi tertembak panah di Kampung Sapalek, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan pada Kamis (23/02) lalu.

Amnesty desak investigasi serius atas kerusuhan di Wamena, 'dipicu' isu penculikan anak: 10 korban meninggal – 'tujuh tewas karena tembakan'

TPNPB-OPM menegaskan tidak akan melepaskan pilot 'Susi Air' berkebangsaan Selandia Baru, jika tuntutan kemerdekaan Papua tidak dipenuhi. Adapun TNI menyatakan 'menunggu proses negosiasi' dan 'sudah bersiap' di sekitar lokasi penyanderaan. 

Pilot Susi Air kirim pesan kepada keluarga di Selandia Baru: 'Maria dan Jacob, saya mencintai dan merindukan kalian'

Keputusan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tidak melanjutkan nota kesepahaman (MoU) Jeda Kemanusiaan akan membuat jalan damai di Papua menjadi lebih panjang dan berliku, klaim Beka Ulung Hapsara, mantan komisioner Komnas HAM.

MoU Jeda Kemanusiaan: Ditandatangani lalu dibatalkan, 'upaya main-main’ penyelesaian konflik Papua

Lebih dari 2.000 orang mengungsi, empat orang meninggal, serta sedikitnya 55 bangunan rusak akibat gempa 5,4 Skala Richter yang mengguncang Kota Jayapura, Papua, Kamis (09/02).

Gempa Jayapura dalam rangkaian foto: Lebih dari 2.000 orang mengungsi dan empat orang meninggal

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) merilis sejumlah foto dan video yang memperlihatkan seorang pria kulit putih yang diklaim sebagai pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru, Philip Mehrtens. 

TPNPB-OPM rilis video dan foto 'pilot Susi Air asal Selandia Baru' yang disandera 

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat - Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengklaim telah menyandera pilot maskapai Susi Air berkebangsaan Selandia Baru, Philips Max Marthin. 

TPNPB-OPM sandera pilot Susi Air di Pegunungan Papua: 'Pilot aman, disandera di tempat terpencil'

KBRI untuk Filipina mengatakan, Anton Gobay telah mengaku senjata ilegal yang dibelinya akan dikirim ke Papua guna mendukung kegiatan bersenjata di sana. Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (Komnas TPNPB-OPM) menegaskan Anton Gobay bukan bagian dari organisasinya. 

Siapa Anton Gobay, terduga pembeli senpi ilegal di Filipina - RI klaim ‘upaya dukung kegiatan bersenjata di Papua',  TPNPB-OPM tolak tuduhan

Pemerintah mengeklaim bersikap "sungguh-sungguh" untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Selain membentuk satgas, yang menyertakan tim independen, Jokowi bakal mengumpulkan korban yang berada di luar negeri. Tapi mengapa korban tetap menuntut proses hukum?

Penyelesaian pelanggaran HAM berat, Presiden Jokowi 'akan ke Aceh' dan 'kumpulkan korban di luar negeri' - mengapa korban tuntut proses hukum? 

OPM menyatakan bertanggung jawab atas pembakaran gedung sekolah dan penembakan pesawat di Kabupaten Pegunungan Bintang. Sejumlah pengamat memperkirakan korban sipil akan terus berjatuhan di 2023 sampai ada komitmen berdialog OPM dan pemerintah Indonesia.

Serangan OPM di Pegunungan Bintang Papua, warga pendatang ‘pasrah saja, tunggu dievakuasi’

Media

Gletser 'abadi' di Taman Nasional Lorentz, Papua akan hilang setidaknya pada 2026, dari tahun ke tahun lapisan es menyusut sebanyak 99%.

'Kita hanya bisa mendokumentasikan hilangnya es abadi di Papua'

Keluarga korban peristiwa Paniai Berdarah menyebut vonis bebas terdakwa tunggal Isak Sattu oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM di Makassar menyiratkan bahwa 'orang Papua tidak bernilai di mata negara'. 

Terdakwa kasus Paniai Berdarah divonis bebas, Komnas HAM desak Jaksa Agung ajukan kasasi

Nota Kesepahaman Jeda Kemanusiaan Bersama yang ditandatangani Komnas HAM, ULMWP, MRP, dan DGP,  merupakan langkah awal menuju perundingan damai di Papua. Namun, penandatanganan itu tidak melibatkan pihak-pihak yang berkonflik, yaitu TPNPB-OPM dan TNI/Polri.

Pengamat menilai meskipun nota kesepahaman itu disebut sebagai 'inisiatif awal', tetap saja pihak-pihak yang berkonflik di lapangan harus diajak.


Nota Kesepahaman Jeda Kemanusiaan Bersama Papua: T﻿ak dilibatkan, TPNPB ancam lakukan 'operasi besar-besaran'

Rohaniawan dan pegiat dari Jaringan Damai Papua menyayangkan reaksi warga yang mudah terpicu insiden kecil dan melakukan pengrusakan, yang memicu reaksi perlawanan, sehingga menimbulkan gesekan antara warga asli Papua dan pendatang. 

Bermula dari kematian balita di Dogiyai, Papua, meluas jadi ‘gesekan sosial‘, satu korban tewas dan puluhan rumah terbakar – ‘Mau tinggal di mana, rumah sudah hangus semua‘ 

Walaupun ditolak sebagian masyarakat Papua dan pegiat kemanusiaan, pemerintah Indonesia tetap meresmikan tiga provinsi baru di Papua, serta melantik masing-masing tiga penjabat gubernurnya, Jumat (11/11).