Sejarah dan pergeseran nilai HUT RI di Istana Merdeka – Dugaan jual beli tiket, segregasi kolonial, hingga sentimen elitis

Ribuan orang merayakan HUT RI ke-81 di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (17/08). Acara kenegaraan itu akan dihadiri langsung presiden, wakil presiden, pejabat negara, perwakilan negara lain hingga masyarakat umum.

Di tengah keramaian dan kegembiraan itu, bagaimana perjalanan upacara HUT RI dari awal kemerdekaan hingga sekarang di Istana Merdeka dan adakah tradisi kolonial Belanda yang masih diterapkan kini?

Lebih dari 336.000 orang memperebutkan (war ticket) sekitar 8.900 tiket Upacara HUT ke-81 RI di dalam Istana Merdeka pada Senin (17/08).

Jumlah pendaftar itu jauh lebih tinggi dibandingkan HUT RI ke-80 pada 2025, yaitu 142.000 orang yang berlomba mendapat 8.000 tiket.

"Ini membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi," kata Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.

Jual beli tiket HUT RI

Namun, tiket HUT RI itu diduga diperjualbelikan oleh sekelompok akun di media sosial.

Di Thread, Anda cukup mengetik tiket HUT RI di kolom pencarian. Hasilnya ada ratusan unggahan yang berisi tentang jasa calo tiket, pencarian hingga penjualan tiket HUT RI.

Harganya dibandrol dari Rp80.000 hingga Rp250.000. Pemerintah pun telah merespons dengan mengeluarkan imbauan ke masyarakat untuk hati-hati atas penipuan karena undangan tidak bisa dipindahtangankan.

Di balik antusiasme itu muncul juga sentimen negatif dan kritik sejumlah warganet ke pemerintahaan Prabowo Subianto.

Sejumlah akun mengaku tak mau berpartisipasi dalam perebutan tiket HUT RI. Hal itu sebagai bentuk protes mereka atas permasalahan politik, ekonomi dan hukum yang terjadi di era Prabowo.

Sejarawan Universitas Nasional Andi Achdian berkata tingginya antusias warga mendapat tiket HUT RI tidak berkorelasi dengan kepuasan rakyat ke pemerintah.

"Setiap orang pasti senang menjadi bagian ritual upacara 17 Agustus. Itu momen kegembiraan penting bagi seluruh rakyat Indonesia dan penghormatan atas perjuangan kemerdekaan. Tapi, bukan berarti mereka puas dengan pemerintah atau penguasa sekarang, yang semakin berjarak dengan rakyat," ujar Andi.

Mungkin Anda tertarik:

Senada, sejarawan BRIN, Asvi Warman Adam juga memandang antusiasme ratusan ribu yang mendaftar tidak berhubungan dengan rasa nasionalisme.

"Mensesneg dengan bangga menyampaikan ada ratusan ribu orang yang mendaftar secara online. Artinya masyarakat sangat sangat antusias. Padahal mungkin mereka ingin membawa pulang bingkisan Istana, cukup mahal biasanya," ujar Asvi.

Dia juga menyoroti perlombaan mendapatkan undangan HUT RI.

"Yang baru itu war ticket itu. Kehadiran di Istana itu diperlombakan. Selama ini perlombaan itu pada tingkat RT/RW, seperti lomba makan kerupuk, panjat pinang. Kini lomba masuk Istana," tambahnya.

Rangkaian acara HUT RI ke-81

Terlepas dari itu, Upacara HUT RI ke-81 di Istana Merdeka yang bertema 'Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur' memiliki pola yang sama dengan perayaan sebelumnya.

Rangkaian acara kenegaraan itu diawali dengan Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi pada pagi hari dan Upacara Penurunan Bendera sore harinya.

Umumnya, presiden, wakil presiden, tamu penting dan perwakilan negara lain duduk di teras utama Istana Merdeka, yang menghadap ke lapangan bendera.

Sedangkan, di sisi kiri dan kanannya dibangun beberapa tenda. Tempat ini disediakan untuk para pejabat, seluruh warga dan para peserta upacara lainnya.

Di sela-selanya diisi oleh atraksi pesawat tempur, kesenian daerah, dan juga iringan lagu dari para musisi nasional. Tahun lalu, tarian Bhinneka Tunggal Ika, Pacu Jalur, lagu Tabola Bale dan atraksi lainnya mewarnai Upacara HUT RI ke-80.

Selain itu, ribuan undangan yang mendapatkan souvenir dari Istana juga disuguhi berbagai makanan dan minuman.

Sementara di luar Istana Merdeka, pesta rakyat dilangsungkan dari Monas hingga Bundaran Hotel Indonesia. Atraksinya mulai dari drone show, kembang api, makan gratis hingga berbagai perlombaan khas 17 Agustus.

Hindia Belanda: Segregasi kolonial

Sebelum Indonesia merdeka, rangkaian upacara kenegaraan juga pernah dilakukan di Istana Merdeka, yang dulu jadi kediaman Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia.

Di era kolonial Belanda, Istana Merdeka bernama Paleis te Koningsplein.

Istana itu dibangun pada 1873 atas perintah Gubernur Jenderal Louden dan rampung pada 1879 di masa Gubernur Jenderal Johan Willem van Landsbarge.

Tercatat hingga kini, sebanyak 20 orang telah mendiami Istana Merdeka, yaitu 15 gubernur jenderal Hindia Belanda, tiga saiko syikikan (panglima tertinggi tentara XVI Jepang di Jawa), dan dua presiden Indonesia.

Layaknya sekarang, di masa penjajahan Belanda, Istana Merdeka digunakan untuk menjamu tamu-tamu kenegaraan kolonial, pesta dansa kalangan atas Eropa.

Dan, yang paling fenomenal adalah perayaan besar Hari Ratu Belanda.

Hari Ratu atau Koninginnedag yang diadakan setiap 31 Agustus adalah hari kelahiran Ratu Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau.

Perayaan Hari Ratu diadakan untuk pertama kalinya pada 1906. Acara itu lalu diselenggarakan setiap tahun dari 1921 hingga 1942 di Hindia Belanda.

Selain peringatan atas kelahiran, Hari Ratu juga sebagai bentuk eksistensi dan penegasan simbol kekuasaan tertinggi kerajaan di Hindia Belanda.

Bahkan, sejarawan kolonialisme, Susie Protschky menyebut perayaan Hari Ratu mencapai skala yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah, yaitu dihadiri massa yang banyak dan diberitakan oleh berbagai surat kabar.

Hari Ratu disebut memiliki makna simbolis monarki yang mengikat wilayah koloni dengan negara induk Belanda.

Dalam acara ini, para bos-bos penjajah, dan perwakilan lainnya merayakan Hari Ratu di dalam kompleks Istana Merdeka.

Mereka melangsungkan upacara bendera Belanda, resepsi kenegaraan, makan bersama, hingga pesat kebun dan kembang api.

Sedangkan di depan kompleks istana, Belanda melangsungkan parade militer.

Contohnya pada peringatan Hari Ratu tahun 1946 di Batavia. Mereka menampilkan atraksi pesawat tempur, artileri, parade tank hingga kuda militer.

Para pejabat teras Belanda dan sekutunya duduk manis di atas panggung, sedangkan warga lokal menyaksikan dari jalanan.

Strata itu, menurut Marsely L. Kehoe dalam tulisannya berjudul Dutch Batavia: Exposing the Hierarchy of the Dutch Colonial City, menunjukkan segregasi antara penjajah dan yang dijajah.

Lagi-lagi, tujuannya adalah untuk menegaskan dominasi para penjajah, tapi juga sebagai upaya menyamarkan peran penjajah sebagai pihak luar dengan melibatkan warga lokal.

Contohnya adalah Pesta Gambir, yaitu salah satu pasar malam terkenal di Hindia Belanda yang ditujukan untuk warga lokal.

Penjajah Belanda menyebutnya sebagai pribumi (inlander), istilah yang digunakan untuk memecah belah dan pengelompokan warga berdasarkan ras.

Pesta Gambir berisi rangkaian festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan perlombaan yang melibatkan warga lokal.

Perlombaan itu di antaranya panjat pinang (mastklimmen), balap karung (zakenlopen), tarik tambang (touwtrekken) dan lainnya yang hingga kini masih dilakukan.

Tahun lalu, Pemda Aceh Barat dan Aceh Jaya melarang lomba panjat pinang karena tak punya nilai edukasi.

Sejarawan Andi Achdian bilang, perlombaan rakyat itu telah mengalami pergeseran makna. Dari perlombaan para penjajah Belanda menjadi ekspresi kegembiraan rakyat Indonesia menikmati kemerdekaan.

Acara penting Belanda pernah mengalami kegemparan. Hal itu terjadi pada 1913 saat perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Perancis.

Saat itu, kata sejarawan dari Universitas Gadja Mada, Wildan Sena Utama, Ki Hadjar Dewantara menulis pamflet kolonialis berjudul 'Jika Saya Seorang Belanda' (Als Ik Nederlander Was).

Isinya ujar Wildan berupa kritikan,"kok bisa-bisanya penjajah merayakan kemerdekaan di negara orang yang dijajahnya, di negara orang yang dirampas kemerdekaannya, bukan di tanah airnya sendiri."

Imbasnya, dia beserta Douwes Dekker dan Tjipto Mangunkusumo dibuang ke Belanda.

"Jadi ada pembeda antara yang rakyat yang dijajah dan penguasa kolonial yang menjajah. Kita punya pengalaman yang pahit di masa kolonial di mana rakyat diminta untuk merayakan kemerdekaan si penjajah," kata Wildan.

Proklamasi Kemerdekaan dan Orde Lama: Momen sakral pidato Sukarno

Presiden pertama Sukarno yang didampingi Wapres Mohammad Hatta dan beberapa tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56, Jakarta, pada 17 Agustus 1945.

Acara proklamasi itu disebut berlangsung sederhana.

Upacara itu dilaksanakan tanpa protokol, musik dan susunan acara.

Bendera Merah Putih yang dijahit Fatmawati dikibarkan di atas batang bambu.

Setahun kemudian, HUT RI ke-1 dilaksanakan di halaman Istana Gedung Agung, Yogyakarta. Kali ini para pemuda dari seluruh Indonesia bertugas sebagai pengibar bendera pusaka.

Peringatan HUT RI berpindah ke Istana Merdeka, Jakarta, pada 17 Agustus 1950, setelah Indonesia memperoleh kedaulatan dari Belanda dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949.

Istana Merdeka juga menjadi saksi penandatanganan naskah kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 27 Desember 1949.

Sejak itu hingga sekarang, upacara kenegaraan HUT RI berlangsung di Istana Merdeka.

Memperingati 20 tahun kemerdekaan Indonesia, Sukarno mengadakan pawai raksasa di sepanjang Jalan Merdeka Utara pada 17 Agustus 1965.

Sejarawan Wildan berkata pada era 1950-60an, HUT 17 Agustus menjadi momen sakral bagi Sukarno. Dia menyampaikan visi dan pemikirannya tentang politik nasional hingga internasional dalam pidato kenegaraan.

Salah satu pidato kenegaraan Sukarno yang dikenal berjudul Jas Merah (Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah) pada 17 Agustus 1966 yang disaksikan ribuan orang.

Namun tradisi yang dibangun Sukarno itu tak dilanjutkan oleh penerusnya, Presiden kedua Soeharto.

Perubahan itu menurut sejarawan Wildan membuat Indonesia "kehilangan tradisi bagaimana pemimpin merumuskan visi dan pemikirannya yang sistematis dan juga bagaimana pengejawantahannya dalam bentuk program dalam format teks yang bisa diperdebatkan."

Orde Baru: Momen unjuk prestasi

Di era kepemimpinan Presiden kedua Soeharto, pelaksanaan HUT RI di Istana Merdeka dilakukan secara formal dan eksklusif, yang hanya dihadiri pejabat tinggi negara dan perwakilan negara lain.

Masyarakat umum dilaporkan tidak dapat masuk ke Istana Merdeka.

Namun di luar Istana Merdeka, masyarakat melaksanakan perlombaan hingga dekorasi lingkungan.

Sejarawan Wildan melihat "Sukarno selalu membangun panggung untuk dirinya dan memobilisasi rakyat lewat pidatonya."

"Sementara, saya punya kecurigaan kuat bahwa Soeharto tidak menyukai model seperti itu karena mobilisasi rakyat adalah bentuk-bentuk progresivitas dan rentan juga untuk menimbulkan chaos," katanya.

Selain itu, Soeharto juga disebut mengubah tradisi pidato kenegaraan yang dilakukan pendahulunya.

"Beda Sukarno dengan Soeharto. Sukarno berpidato di Istana, di depan rakyat. Soeharto memajukan satu hari jadi 16 Agustus. Acaranya di depan DPR. Soeharto tidak berorasi seperti Sukarno melainkan membacakan teks yang sudah dipersiapkan," kata sejarawan Asvi Warman.

Soeharto berpidato tentang capaian pemerintahan, nota keuangan dan RAPBN di depan sidang DPR pada 16 Agustus.

HUT RI juga disebut menjadi strategi bagi Soeharto untuk menyampaikan capaian Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pemerintah ke masyarakat.

Contohnya pada HUT RI ke-50 pada 1995.

Seluruh elemen negara dikerahkan untuk mendemonstrasikan narasi kesuksesan swasembada, industrialisasi, stabilitas nasional dan menanamkan narasi 'bapak pembangunan'.

Pasca-reformasi: Ruang bagi masyarakat umum

HUT RI di Istana Merdeka pada 1998 jadi lebih longgar di bawah kepresidenan BJ Habibie. Usai upacara bendera, wartawan disebut dapat menghadiri acara ramah tamah.

Pelibatan warga mulai dibuka di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada HUT RI ke-55 pada 2000. Gus Dur mengundang 5.000 warga di DKI Jakarta untuk masuk ke halaman Istana Merdeka.

Kemudian di era kepresidenan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono, HUT RI dihadiri oleh pejabat tinggi negara, pimpinan lembaga tinggi, serta ribuan tamu undangan dari dalam dan luar negeri.

Masyarakat kembali diundang hadir dalam HUT RI di Istana Merdeka di masa kepemimpinan Presiden ketujuh Joko Widodo.

Pada tahun 2017, Jokowi mengundang sekitar 15.000 orang, yang 80% di ditujukkan untuk masyarakat umum.

Di masa Jokowi juga untuk pertama kali HUT RI ke-79 dilakukan secara hibrida dari Istana Merdeka Jakarta dan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan.

Pada 2025, Presiden ke-8 Prabowo Subianto menghentikan perayaan hibrida itu. HUT RI ke-80 dan ke-81 berlangsung di Istana Merdeka.

Namun, Prabowo tetap melestarikan tradisi yang mengundang masyarakat umum ke Istana Merdeka.

Eksistensi kekuasaan hingga sentimen elitis

Melihat perjalanan dari era kolonial Belanda hingga sekarang, sejarawan Andi Achdian berkata bahwa ritual perayaan kenegaraan, seperti HUT RI, merupakan wujud konkret dari eksistensi kekuasaan.

"Di era Belanda melalui Hari Ratu untuk menunjukkan kekuasaan kolonial. Di periode Republik Indonesia, perayaan HUT RI sebagai bentuk kehadiran negara dan kekuasaan pemerintah," ujar Andi.

Namun bedanya, tambah Andi, di era kolonial, para penjajah berasal dari luar dan tak memiliki kaitan dengan kehidupan orang Indonesia. "Orang Indonesia hadir sebagai penonton tapi bukan bagian dari ritual."

"Sedangkan sejak merdeka, HUT RI menjadi perayaan dan kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia atas kemerdekaan," ujarnya.

Senada, sejarawan Indonesia dari Utrecht University, Grace Leksana melihat perayaan kenegaraan seperti HUT kemerdekaan pada dasarnya sama di semua negara dan di berbagai periode kepemimpinan.

"Meskipun agendanya adalah peringatan kemerdekaan, negara punya pesan yang mau disampaikan pada rakyatnya, entah lewat paskibranya, lagu, dekorasi, makanan, dan lainnya," ujar Grace.

"Pesan-pesan standar yang biasanya disampaikan tentang kebesaran negara, persatuan, nasionalisme, heroisme, dan lainnya. Dan kalau melihat sekarang, pesannya Prabowo pasti kayak begitu juga, padahal negara sudah mau bangkrut," katanya.

Grace mencontohkan. Di zaman Sukarno, perayaan HUT RI jadi momen memobilisasi warga sipil untuk membangun bangsa setelah kekuatan kolonial pergi.

Sedangkan di zaman Soeharto, dia bilang, perayaan berubah jadi alat kuasa negara, represi, dan berjarak dengan agenda-agenda revolusioner ala Sukarno.

Lalu, pasca reformasi perayaan HUT RI cenderung lebih terbuka dan memasukkan banyak elemen kreatif.

"Tapi apakah ini membuat perayaan jadi non-elitis? Kayaknya enggak selalu. Mungkin di era Jokowi dibuat pesta rakyat," ujar Grace.

"Bedanya, di pascareformasi, pejabat negara karakternya beda-beda. Ada yang kuasanya otoriter lagi kayak Prabowo sekarang. Ada yang kuasanya pro-rakyat."

"Jadi elemen elitisnya enggak mungkin benar-benar hilang. All state power is like that," kata Grace.

Senada, Andi juga melihat adanya penguatan sentimen negatif di masyarakat tentang berjaraknya penguasa dengan rakyat walaupun HUT RI dibuka untuk umum.

"Di Orde Baru terlihat jelas jarak antara pejabat dengan rakyat, namun hal itu coba dicairkan oleh reformasi. Tapi sekarang muncul lagi sentimen itu karena kekuasaan kita itu karakternya elitis, dimana negara dikelola oleh elit dan untuk kepentingan elit. Rakyat dikesampingkan," kata Andi.

Selain itu, sejarawan Wildan juga berpandangan perayaan HUT RI perlahan telah kehilangan magnet bagi rakyat sejak era Orde Baru.

HUT RI, ujarnya, menjadi rutinitas formal dari negara untuk menunjukkan apa yang sedang dan sudah dikerjakan serta capaian keberhasilannya.

Dia bilang tak ada lagi rangkuman pemikiran, visi dan misi untuk membawa Indonesia maju seperti yang terjadi di era Sukarno.