Gedung DPR akan jadi pusat empat kelompok pengunjuk rasa – Mengapa demo 27 Agustus menyita perhatian publik?

Kamis, 27 Agustus 2026, adalah waktu yang diperhatikan publik karena sejumlah kelompok masyarakat merencanakan demonstrasi di kawasan Gedung DPR, Jakarta. Menurut analis politik, aksi demonstrasi kali ini kemungkinan punya "kekuatan besar dan dampaknya besar".

Pusat perhatian publik lebih dominan pada rencana aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB).

Sejak AMPB membuka posko Jumat 21 Agustus lalu di depan Gedung DPR, pentolannya, Supriyono alias Botok, mengklaim telah mengalami penggembosan rencana demo, dimulai dari pemblokiran rekening pribadi di Bank Mandiri.

Botok juga hendak dibawa mobil polisi dengan alasan mengurus surat pemberitahuan demonstrasi.

Selain itu, bus-bus yang membawa rombongan warga Pati ke Jakarta diduga mendapat intimidasi dan teror.

Sebagian rombongan tidak terangkut bus menuju Jakarta, dan bus lain yang telah masuk di wilayah satelit ibukota diduga dilempari batu saat melintasi Tol Karawang.

Selain AMPB, setidaknya tiga kelompok lain akan mengikuti aksi pada 27 Agustus di depan Gerbang DPR. Satu di antaranya punya suara berbeda: mendukung program Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Di sisi lain, BEM UI, dan BEM Seluruh Indonesia (BEM-SI) menyatakan masih pikir-pikir ikut serta dalam aksi ini, tanpa menentang rencana aksi 27 Agustus.

Pihak Istana mengatakan, "tidak ada sesuatu yang khusus atau spesial" dari aksi ini.

Apa yang diketahui sejauh ini tentang demo di DPR?

Mengapa rencana demo AMPB diwarnai 'represi'?

"Kemungkinan ini kekuatannya besar dan dampaknya besar," kata analis politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun.

Oleh karena itu, sejak awal kelompok ini menghadapi apa yang Ubedilah Badrun sebut sebagai "represi" sejak kehadiran mereka di Jakarta.

Sejumlah warga Pati dari AMPB tiba di Jakarta, tepatnya di depan Gerbang Gedung DPR, pada 21 Agustus lalu.

Mereka membawa satu mobil komando berupa bak terbuka sebagai transportasi pengangkut dari Pati ke Jakarta. Mobil ini berisi pelbagai kebutuhan demonstran selama berada di Jakarta.

Salah satu spanduk yang terpasang "Jakarta (lambang hati) Pati Bersatu, Sahkan RUU Perampasan Aset".

Di momentum ini, AMPB mengumumkan puncak aksi mereka akan dilakukan 27 Agustus. Selama sepekan, massa dari AMPB berencana menginap di depan Gedung DPR-RI dengan mendirikan posko.

Sehari kemudian, salah satu aktivis AMPB, Supriyono alias Botok mengumumkan rekening Bank Mandiri miliknya diblokir.

Ia mengeklaim uang Rp80,9 juta di rekeningnya sebagai uang pribadi dan donasi masyarakat tak bisa bertransaksi untuk kebutuhan demonstran selama di Jakarta.

"Saldo saya muncul, tapi tak bisa untuk transaksi," kata Botok.

Minggu (23/08), pihak Mandiri mengakui pemblokiran rekening dengan dalih "permintaan penegak hukum". Polisi melembutkan istilahnya sebagai "penundaan transaksi".

Dalam perkembangan terbaru, Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman bersama Kapolda Metro Jaya, Komjen Asep Edi Suheri dan Direktur Utama Mandiri Riduan menjanjikan rekening Mandiri Botok akan diaktifkan.

Selain soal rekening, Botok mengatakan akun TikTok dan whatsapp pribadinya tak dapat diakses.

Di sisi lain, beredar pula kabar bus rombongan AMPB dilempari batu hingga kaca depan pecah di Tol Karawang.

Sopir bus lainnya dari Pati, Jepara, dan Gerobogan, yang akan membawa massa aksi ke Jakarta, diduga mendapat teror. Mereka diminta tidak mengantar warga Pati ke Jakarta untuk berdemonstrasi.

Empat bus lainnya yang membawa total sekitar 200 warga Pati juga dihalau masuk Jakarta.

Sebuah video juga menunjukkan Botok hendak dibawa mobil polisi pada Senin (24/08). Namun massa menahan laju kendaraan.

Tim hukum AMPB menyatakan kejadian tersebut bukan penangkapan, melainkan rencana mengantar surat pemberitahuan ke polisi.

Menurut Ubedilah, rangkaian penggembosan, intimidasi dan teror kepada AMPB mengindikasikan pemerintah tidak matang dalam memahami demokrasi.

"Cara-cara itu kan cara-cara represi yang menunjukkan kita mundur menghargai perbedaan pendapat demonstrasi... kalau pemerintah enggak bersalah, kalau pemerintah itu lurus, enggak usah takut juga dengan demonstrasi," kata Ubed—sapaan Ubedilah Badrun.

Diwarnai seruan agar tertib dan penolakan

Di samping dugaan intimidasi dan teror, rencana aksi massa AMPB juga diwarnai seruan agar demo "tertib", termasuk penolakan dari kelompok lain.

Muhammad Amri Akbar yang mengklaim sebagai pimpinan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) secara tegas menolak demonstrasi AMPB dengan dalih "demi menjaga kondusivitas".

Di sisi lain, status Amri sebagai pimpinan KAMMI masih kontroversial setelah organisasi dilanda dualisme.

Badan Musyawarah (Bamus) Betawi yang diwakili Muhammad Rifky alias Eki Pitung juga mewanti-wanti agar demo AMPB "Tolong jaga diri, tahan diri masyarakat Pati". Pernyataan ini dianggap multitafsir sehingga kelompok Betawi lainnya melayangkan somasi dan meminta Eki Pitung secara terbuka mengklarifikasi pernyataan tersebut.

Kelompok yang menamakan diri Aliansi BEM Persatuan Indonesia Se-Jakarta Raya menyerukan agar demo AMPB "mengutamakan dialog, kondusivitas dan solusi".

Selain itu, sejumlah orang dari Forum Komunikasi Rakyat Pati diterima Wakil Ketua DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, Sari Yuliati, serta Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. Mereka meminta kepastian hukum dan jaminan keamanan.

"Masyarakat Pati menginginkan bagaimana ekonominya maju, ramah terhadap para investor, dan nyaman mereka bisa berusaha di wilayah Pati," kata Cucun.

Siapa saja yang ikut aksi 27 Agustus, dan apa tuntutannya?

Kelompok AMPB mengatakan akan menggelar aksi damai dan membawa dua tuntutan: Pengesahan Perampasan Aset dan pemberian hukuman mati bagi koruptor.

Mereka meminta DPR memberi pernyataan tertulis terkait komitmen mengesahkan aturan tersebut.

Menurut polisi, massa aksi berjumlah antara 100-200 orang.

Kelompok ini mengeklaim akan menghadirkan 2.000 peserta aksi. Mereka punya tiga tuntutan utama: Pengesahan RUU Perampasan Aset, hukuman mati bagi koruptor dan penurunan harga kebutuhan pokok.

Menurut pemimpin AMDB, kelompoknya akan bergabung dengan AMPB.

Ini merupakan kelompok gabungan 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil. Kelompok ini mengestimasi sekitar 1.000 akan bergabung dalam aksi di depan Gerbang DPR-RI.

Tak seperti dua kelompok sebelumnya, GERAM membawa 10 tuntutan yang lebih luas:

Kelompok ini agak berbeda dari tiga kelompok sebelumnya.

RMP4 mendukung sejumlah program Pemerintahan Prabowo-Gibran, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG).

Perwakilan RMP4 mengatakan sudah menyiapkan 500 tiket keberangkatan massa dari Bangkalan menuju Jakarta.

Mengapa BEM UI dan BEM-SI belum bergabung dengan aksi AMPB, dan apa artinya?

BEM UI masih pikir-pikir untuk bergabung dengan massa kasi AMPB, setidaknya sampai Rabu siang (26/08).

Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan mengaku masih akan berkoordinasi dengan AMPB sebelum memutuskan gabung dalam aksi tersebut.

"Kalau sejauh ini belum, tapi tadi akhir-akhir ini juga tadi dikabari sama pengurus, ada yang mau langsung ke lapangan," tutur Athof, sapaan Yatalathof Ma'shum Imawan seperti dikutip Tempo.co.

BEM Seluruh Indonesia (BEM SI) juga masih belum memutuskan sikap untuk ambil bagian dari aksi 27 Agustus. Menurut Koordinator Pusatnya, Andira Yofi Sulendra, organisasinya masih melakukan konsolidasi pasca musyawarah nasional (Munas).

Meski demikian Andira berkata, BEM SI tetap terbuka ikut demonstrasi apabila hasil konsolidasi menunjukkan ada persoalan yang memang perlu dikawal melalui aksi massa.

"Kalau dari hasil konsolidasi dan pembacaan kami memang ada persoalan yang harus dikawal sampai turun ke jalan, tentu kami akan turun. Tapi kalau belum sampai ke sana, kami juga tidak akan memaksakan aksi hanya karena ada isu bahwa akan ada demo besar," ujar Andira.

Front Mahasiswa Nasional (FMN) juga tidak ambil bagian dari aksi massa AMPB di Gedung DPR-RI. Tapi organisasi ekstra kampus ini memutuskan untuk menggelar aksinya di Istana Negara--Aksi Kamisan.

Ketua Umum Pimpinan Pusat FMN, Symphati Dimas Rafi'i mengatakan organisasinya "tetap menjaga tuntutan dan isu utama rakyat".

"Mengingat sejak Agustus tahun lalu, tuntutan rakyat tidak ada satupun yang diwujudkan oleh pemerintah. Situasi saat ini juga diperburuk dengan bencana Asap di Kalimantan dan Sumatera, bencana yang disebabkan oleh berkuasanya tuan tanah besar," katanya.

"FMN tetap memandang Presiden Prabowo Subianto adalah yg paling bertanggung jawab atas semua itu".

Menurut Ubedilah Badrun, kelompok mahasiswa nampaknya "berpikir sangat hati-hati, tidak berarti mereka menolak agenda Aksi 27 itu".

"Sebetulnya ini problemnya koordinasi. Menurut saya kelompok-kelompok kritis belum terbangun koordinasi organik itu secara kuat," kata Ubed.

Menurut Ubed, kelompok-kelompok masyarakat ini sebenarnya punya rasa kecewa yang sama dengan pemerintah. Tahun lalu, kata dia, banyak tuntutan masyarakat yang tidak ditindaklanjuti, misalnya reformasi kepolisian.

Baca juga:

Ubed pun mewaspadai potensi bentrok demonstrasi 27 Agustus di Gerbang Gedung DPR. Pasalnya terdapat kelompok pengkritik dan pendukung program pemerintah.

Dualisme ini, kata Ubed, telah diketahui aparat keamanan. Mereka diyakini sudah dapat mengantisipasi bentrok dengan cara memisahkan lokasi dua kelompok.

"Kalau kemudian terjadi konflik horizontal itu artinya yang salah aparat keamanan karena sudah tahu," katanya.

Di sisi lain, Polda Metro Jaya akan menyesuaikan pengamanan sesuai kondisi dan perkembangan di lapangan.

Untuk mengantisipasi kericuhan, pihak kemanan akan mengerahkan patroli kewilayahan, patroli siber dan intelijen, serta pemeriksaan di lapangan.

"Kalau kami lebih fokus kepada agar kegiatan ini tidak disusupi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan lain, khususnya yang berkepentingannya mau mencoba merusak, buat rusuh, mau memprovokasi," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Roby Heri Saputra seperti dikutip Kompas.com

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, M. Qodari juga angkat bicara. Kata dia, "tidak ada sesuatu yang khusus atau spesial" dari aksi 27 Agustus ini.

"Itu sesuatu yang menjadi bagian dari negara demokrasi, dan sudah siap, dan sering terjadi," katanya.

Qodari juga bilang setiap warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat.