Kasus penyadapan Presiden Prabowo: Listyo Sigit dan tiga perwira lain juga dituduh sadap KPK, gubernur, hingga aktivis

Sumber gambar, AFP via Getty Images
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto membuat klaim bahwa Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan tiga tersangka lain tidak hanya melakukan penyadapan secara ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Aksi penyadapan ini diduga juga menyasar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), gubernur, hingga kalangan aktivis.
"Berdasar hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden Republik Indonesia, lingkar Istana, kementerian dan lembaga," kata Suyudi saat menghadiri rapat kerja (raker) bersama Komisi III DPR dengan agenda penjelasan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, Kamis (12/11).
"Pejabat pemerintah, anggota DPR RI dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, serta mahasiswa," tambahnya.
Dalam hal ini, Suyudi menekankan bahwa daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan yang tengah berlangsung.
Bagaimana modusnya?
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menuturkan, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo memerintahkan kepada Irjen Pol Slamet Uliandi untuk melakukan penyadapan.
"Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU," ucap Suyudi saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi III DPR, Kamis (12/11).
Kemudian perintah Listyo Sigit ini diteruskan oleh Slamet Uliandi kepada Irjen Pol Ahrie Sonta dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Liputan mendalam BBC News Indonesia langsung di WhatsApp Anda.
Klik di sini
Akhir dari Whatsapp
"Selanjutnya, perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi," paparnya.
Baca juga:
Suyudi kemudian memaparkan tahapan penyadapan yang diduga dilakukan melalui jalur tersebut.
Tahap pertama adalah memasukkan nomor telepon target ke dalam sistem atau provisioning.
Tim Technical Supporting Unit (TSU) diduga memasukkan nomor-nomor tersebut ke sistem lawful interception management system (LIMS) tanpa memeriksa keterkaitannya dengan perkara pidana yang sedang ditangani.
Tahap kedua adalah pelaksanaan penyadapan menggunakan sistem PenLink's X (PLX).
Tahap ketiga, petugas mendengarkan dan mengekspor rekaman hasil penyadapan, kemudian mengubahnya menjadi transkrip.
"Keempat, pelaporan hasil penyadapan secara berjenjang kepada Kabakmon, SU, hingga Jenderal LSP," kata Suyudi.
Pada Oktober 2026, data hasil penyadapan dalam sistem LIMS dan PLX diduga dihapus atas perintah Ahrie Sonta yang kemudian dilaksanakan tim TSU.

Sumber gambar, ANTARA FOTO
Terungkapnya kasus tersebut bermula dari laporan seorang anggota polisi yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana penyadapan secara ilegal dan penghapusan data elektronik, serta ilegal akses pada 30 Oktober 2026.
Berangkat dari situ, Bareskrim Polri melakukan langkah penyelidikan dan penyidikan dengan memeriksa 10 saksi dan tiga saksi ahli.
Selain pemeriksaan, Bareskrim turut menyita barang bukti berupa 11 handphone, 1 unit iPad, dan 4 flashdisk.

Sumber gambar, Bay Ismoyo/AFP via Getty Images
Pada 5 November lalu, Mabes Polri menetapkan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat dalam kasus dugaan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Tiga perwira yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka adalah mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit, Kadivkum Polri, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Suhermanto, mengatakan SU pernah menjadi Kepala Bagian Monitoring di Bareskrim Polri.
Suhermanto mengatakan dua tersangka sebelumnya, yakni EH dan AS, selalu meminta izin kepada SU untuk penyadapan dan penghapusan hasil penyadapan.
"Untuk tersangka SU untuk saat ini belum bisa dilakukan penahanan karena dalam kondisi sakit pascastroke," katanya.
Apa tuduhan terhadap Lisyo Sigit dan tiga perwira lain?
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengungkapkan, Polri telah menerbitkan Laporan Polisi (LP) baru terkait kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.
Suyudi menjelaskan, LP tersebut untuk menyelidiki adanya dugaan makar di balik penyadapan tersebut.
"Di samping dugaan tindak pidana penyadapan, ilegal akses, dsn atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta dan atau bersama atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar," kata Suyudi di Komisi III DPR RI, Rabu (12/11).
Baca juga:
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, oleh mantan Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, sebagai tindakan yang "mengarah ke perbuatan makar".
"Kami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori, bisa kita anggap, mengarah ke perbuatan makar. Mengarah ke perbuatan yang membahayakan keselamatan kepentingan negara, termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara," kata Prasetyo Hadi dalam konferensi pers Rabu (04/11).
Prasetyo mengatakan, dalam konteks dugaan penyadapan terhadap kepala negara, berbicara pimpinan negara, banyak informasi-informasi yang sangat sensitif.
"Bisa jadi informasi sensitif tersebut membahayakan kepentingan dan kedaulatan bangsa dan negara," tambahnya.
Ia juga menyebut dugaan penyadapan terhadap presiden dan pejabat negara ini sebagai sesuatu yang "luar biasa", meskipun dia menyebut tidak tahu "motif dan tujuannya".
Prasetyo juga mengumumkan bahwa Presiden Prabowo telah menandatangani Keputusan Presiden untuk memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), menyusul penetapannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan tanpa prosedur terhadap presiden.
Untuk mengisi kekosongan jabatan sementara waktu, Presiden menunjuk Letjen TNI Ariyo Windutomo sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Staf Kepresidenan.

Sumber gambar, Hidayatullah
Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, juga mengatakan dugaan tindakan penyadapan terhadap presiden mengarah pada tindakan makar.
"Jadi, mulai mengarah kesana (makar) walaupun masih dalam proses pendalaman," kata Yusril dalam konferensi pers di Museum Tsunami Aceh, Rabu (04/11).
Kata Yusril, dugaan tindakan penyadapan yang dilakukan oleh mantan Kapolri dan sejumlah perwira tinggi terhadap presiden dan menteri tersebut terindikasi bertujuan untuk melumpuhkan presiden.
"Tindakan untuk melumpuhkan kali ini, dikhususkan untuk presiden, agar tidak dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik, untuk itu ada indikasi makar," jelasnya.
Indikasi tindakan makar ini seperti yang tertulis pada Pasal 191 sampai 193 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tambahnya.
Pasal 191, misalnya, menyatakan setiap orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan presiden dan/atau wakil presiden atau menjadikan presiden dan/atau wakil presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun.
Hingga kini, lanjut Yusril, pihak Bareskrim Polri masih melakukan pendalaman penyelidikan, untuk mengetahui tujuan penyadapan dan dikemanakannya informasi penyadapan tersebut.
"Ada dua alat bukti yang cukup terkait penyadapan, setelah dikembangkan akan diketahui motif penyadapan dan dikemanakan informasi penyadapan ini," terang Yusril.
Bagaimana kronologinya?
Dalam rentang 2025-2026, kata Asep Safrudin, tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri, yakni Perkapolri Nomor 5 Tahun 2010.
"Terdapat beberapa nomor telepon yang dimasukkan ke server lawful interception management system (LIMS) tanpa melalui verifikasi..."
"Nomor-nomor itu disadap tanpa kaitan atau tanpa adanya prosedur penegakan hukum, penyelidikan, penyidikan berdasarkan undang-undang yang berlaku."

Sumber gambar, AFP via Getty Images
Kemudian, pada Oktober 2026, tersangka disebut memerintahkan penghapusan file hasil sadapan pada sistem tersebut.
Modus operandi yang dilakukan yakni para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa surat penyidikan maupun laporan perkara.
"Yang kemudian dilakukan penyadapan tanpa adanya kaitan dengan penegakan hukum dan kemudian menghapus log untuk menghilangkan jejak."
Pasal apa saja yang dikenakan?
Para tersangka dijerat Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana selama 10 tahun.
Selanjutnya, Pasal 332 ayat 1 atau ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang ancaman pidananya 6 tahun.
Kemudian, Pasal 32 ayat 1 UU ITE, ancaman pidana 8 tahun.
Apa tanggapan pemerintah?
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan Presiden Prabowo mengetahui dirinya disadap oleh tiga jenderal polisi dari Kapolri Suyudi Ario Seto.
Setelah mendapat laporan itu, Presiden langsung memerintahkan Kapolri untuk melakukan proses hukum sesuai aturan perundang-undangan.
"Presiden yang memerintahkan untuk mengambil satu langkah hukum yang tegas, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku dan penyidikan secara objektif," kata Yusril dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (03/11) malam.
"Sudah barang tentu Presiden tahu, karena dilaporkan oleh Kapolri kepada beliau," sambungnya.
Ia menambahkan, penyadapan yang dilakukan terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah menteri merupakan masalah serius bagi negara sehingga harus diambil langkah hukum berupa penyelidikan dan penyidikan.
Bagaimana tanggapan dari organisasi sipil?
Dalam pernyataan tertulis, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyebut dalam kasus dugaan penyadapan ini, karena tak hanya presiden yang diduga disadap, negara diminta mengusut "dengan kesungguhan yang sama seperti penyadapan terhadap presiden".
"Pada titik ini, penyadapan terhadap jurnalis dan organisasi masyarakat sipil dapat membongkar identitas narasumber, informasi korban, strategi bantuan hukum, serta jaringan pembela HAM. Praktik demikian menimbulkan ketakutan untuk berbicara, melapor, berorganisasi, dan mengawasi pemerintah," katanya.
"Jika dilakukan untuk memantau kritik atau kegiatan politik yang sah, penyadapan menjadi instrumen pembungkaman."
YLBHI menekankan bahwa Pasal 28G ayat 1 dan Pasal 28E ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 telah menggariskan jaminan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, rasa aman, serta kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkomunikasi.
Selain itu, Pasal 32 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM juga secara khusus melindungi kerahasiaan komunikasi, termasuk komunikasi elektronik.
Selain itu, YLBHI mendesak pengusutan kasus untuk menyentuh siapa aktor yang memberi perintah dan mengontrol operasi, serta menggunakan hasilnya.
"Penetapan tersangka dalam kasus ini harus menjadi pintu masuk untuk mengungkap keseluruhan operasi," katanya.
Sementara itu, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) menyoroti alat sadap yang dibeli dengan uang rakyat justru menjadi alat kepentingan politik yang ancamannya sangat nyata.
"Ketika elite kekuasaan bisa disadap tanpa pelaporan dan pertanggungjawaban yang jelas, apalagi rakyat biasa. Alat tersebut dapat dengan mudah berubah menjadi senjata mematikan untuk membungkam suara publik dan menghancurkan fondasi demokrasi," kata Peneliti FITRA, Gurnadi Ridwan dalam keterangannya, Rabu (04/11), seperti dilansir dari Kompas.com.
Gurnadi menilai perlu evaluasi menyeluruh penggunaan dan pengawasan teknologi penyadapan di seluruh institusi negara yang memiliki kewenangan tersebut.
Siapa Listyo Sigit Prabowo?
Listyo Sigit Prabowo merupakan mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang menjabat sejak 27 Januari 2021.
Perwira tinggi kelahiran Ambon, Maluku, 5 Mei 1969 itu merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1991.
Sebelum menduduki jabatan Kapolri, Listyo memiliki pengalaman di sejumlah posisi strategis kepolisian, mulai dari kepala kepolisian resor, direktur reserse, kepala kepolisian daerah, hingga Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.
Kariernya antara lain dimulai dengan menjabat Kapolres Pati pada 2009 dan Wakapolrestabes Semarang pada 2010.
Pada 2011, dia dipercaya menjadi Kapolresta Surakarta, sebelum bertugas sebagai Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri pada 2012 dan Direskrimum Polda Sulawesi Tenggara pada 2013.
Pada 2014, Listyo mendapatkan penugasan di Sekretariat Militer Presiden sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
Dia menjalankan tugas tersebut hingga 2016. Setelah itu, Listyo dipercaya menjadi Kapolda Banten pada 2016 dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri pada 2018.
Pada 6 Desember 2019, Listyo dilantik menjadi Kabareskrim Polri menggantikan Idham Azis.
Pada Januari 2021, Presiden Joko Widodo mengusulkan Listyo sebagai calon tunggal Kapolri kepada DPR.
Setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR, pencalonannya disetujui secara aklamasi.
Listyo kemudian resmi dilantik Jokowi sebagai Kapolri pada 27 Januari 2021 dan menjadi kapolri terlama di era Reformasi.
Siapa Irjen Pol Ahrie Sonta?
Ahrie Sonta merupakan petinggi lulusan akademi Kepolisian (Akpol) 2002 yang pernah menjadi sekretaris pribadi mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo hingga ajudan Presiden Prabowo Subianto.
Dia juga dipercaya menduduki jabatan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri dengan pangkat Inspektur Jenderal Polisi atau jenderal bintang dua. Penunjukan ini merupakan bagian dari mutasi 88 perwira tinggi dan perwira menengah Polri pada Oktober 2026.
Perwira Polri tersebut dikenal memiliki pengalaman di bidang operasional, reserse, pemberantasan narkotika, hingga pengawasan internal kepolisian.
Selain pengalaman kedinasan, dia juga memiliki latar belakang pendidikan akademis di bidang hukum dan ilmu kepolisian hingga jenjang doktoral.
Perjalanan kariernya menarik perhatian karena berhasil mencapai pangkat jenderal bintang dua pada usia relatif muda.
Siapa Irjen Eko Hadi Santoso?
Eko Hadi Santoso saat ini menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sekolah Staf dan Pimpinan (Sespim) Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri.
Eko menjabat Widyaiswara Sespim sejak Oktober 2026. Sebelumnya, ia memimpin Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri selama 1,5 tahun dan dimutasi dari jabatan itu pada akhir Agustus 2026.
Eko merupakan alumni SMA Taruna Nusantara Magelang angkatan keempat yang lulus pada 1996.
Ia lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) pada 1999 sebagai bagian dari Batalyon Endra Dharmalaksana.
Kariernya banyak ditempa di bidang reserse, khususnya pengungkapan tindak pidana terorisme, sehingga ia lebih dulu dikenal sebagai perwira antiteror.
Nama Eko mulai muncul dalam pemberitaan saat berpangkat AKBP dan Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok pada 2018.
Pada Agustus 2020, ia diangkat sebagai Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi Biro Pembinaan dan Operasional Bareskrim Polri.
Pada 2022, ia naik pangkat menjadi brigadir jenderal dan menjabat Pengembang Teknologi Informasi Kepolisian Utama Tingkat II Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri.
Eko adalah sosok pertama dari alumni Akpol 1999 yang pecah bintang atau menyandang jenderal bintang satu pada tahun 2022.
Kapolri saat itu, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menunjuk Eko sebagai Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim melalui Surat Telegram Nomor ST/488/III/KEP./2025 tertanggal 12 Maret 2025.
Penunjukan itu sempat menjadi sorotan karena latar belakang Eko yang lebih lekat dengan penanganan terorisme.
Di bawah kepemimpinan Eko, Direktorat Tindak Pidana Narkoba menangani sejumlah kasus jaringan internasional.
Artikel ini akan diperbarui secara berkala






























