Keluhan tukang becak yang tidak dapat bansos hingga mahasiswi terancam putus kuliah – Mengapa desil picu polemik di masyarakat?

Perubahan desil membuat sekelompok masyarakat, dari tukang becak, pedagang asongan, pengidap gagal ginjal, hingga mahasiswa, tak lagi mendapat perlindungan sosial dari negara, seperti bantuan sosial, jaminan kesehatan hingga beasiswa pendidikan.

Bagaimana kisah mereka dan mengapa desil menimbulkan polemik serta mengubah total kehidupan sejumlah warga?

Moh. Saleh, 69 tahun, adalah warga Desa Teja Barat, Pamekasan, Jawa Timur. Sehari-hari, dia mengayuh becak untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Selama hampir seharian di jalanan, Moh Saleh dapat mengantongi sekitar Rp30.000-Rp50.000.

Bagi Saleh, penghasilan itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagai tambahan, dia biasanya menunggu bantuan sosial (bansos) dari negara.

Namun, sejak awal 2026, ia dan keluarganya tak lagi mendapat bansos.

"Saya tanya ke kantor [dinas sosial]. Kenapa dicabut? Mereka jawab bukan saya yang cabut, tapi di sistemnya yang berubah," kata Saleh saat menunggu penumpang di depan Pasar Sore, Jalan Trunojoyo Pamekasan, Selasa (25/08).

Saleh lalu mengecek ke laman Cek Bansos. Di sana, dia mendapati dirinya masuk dalam desil 6-10, yang dikategorikan sebagai keluarga dengan tingkat kesejahteraan menengah hingga paling sejahtera.

Implikasinya, dia tak lagi layak menerima bansos dari negara dan harus membayar fasilitas BPJS Kesehatan.

"Kesal hati saya, biasanya gratis sekarang malah harus bayar," katanya.

Perasaan kecewa juga disampaikan Fitra Episha, 39 tahun, pedagang asongan yang ditemui di sekitar Monumen Arek Lancor Pamekasan.

Warga Jalan Patemon ini sudah lebih dari setengah tahun tidak pernah mendapat bansos.

Kehilangan akses terhadap bansos sangat memberatkan bagi Fitra. Sebab, dari menjual air mineral, dia biasanya hanya mendapatkan Rp20.000-Rp45.000.

"Saya kecewa sama pemerintah karena enggak dapat [bansos] lagi. Artinya seharusnya berhak ternyata tidak dapat," kata Fitra.

Tukang becak desilnya lebih tinggi dari lurah

Kisah serupa juga dialami seorang tukang becak di Kulon Progo, Yogyakarta, bernama Timbul, 49 tahun.

Desil miliknya melonjak dari 1 ke 9. Bahkan, kata dia, desilnya lebih tinggi dari lurah di lingkungannya yang masuk kategori 8.

Padahal dirinya tinggal di rumah yang dimiliki oleh tujuh keluarga dan mendapat penghasilan tak menentu: Dari nol rupiah hingga sampai Rp300.000 dalam sehari.

Timbul khawatir peningkatan desil itu akan membuat dirinya tak mampu membiayai kuliah anaknya di Universitas Negeri Yogyakarta.

"Anak sambat [mengeluh] mau kuliah. Tapi saya tukang becak, masuk Desil 9. Anak menangis karena sudah telanjur daftar," kata Timbul.

Mungkin Anda tertarik:

Selain itu, dia juga was-was peningkatan desil itu akan menghilangkan bantuan sosial yang dia terima selama ini, seperti beras, minyak goreng, dan uang tunai.

Kini, Timbul telah meminta bantuan pemerintah desa untuk mengurus pemutakhiran data di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Kekhawatiran yang sama juga dirasakan Sri Mega, 31 tahun, warga Jakarta Selatan.

Sri mengaku anaknya sudah tak mendapatkan Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) karena data desil keluarganya berubah dan kini berada di kategori 6.

"Desilnya enam, anak sampai enggak dapat KJP, padahal sekarang bapaknya pengangguran," kata Sri.

Terancam putus kuliah

Lalu di Surabaya, seorang mahasiswi dengan IPK 3,9 bernama Diandra Fristi terancam tak bisa melanjutkan kuliah. Pasalnya desil kesejahteraan keluarga Diandra disebut tak sesuai dengan kondisi ekonomi keluarganya.

Mahasiswi Universitas Negeri Surabaya itu bilang ayahnya bekerja sebagai pengantar galon dan ibunya tak bekerja, serta adiknya yang bersekolah.

Diandra telah mencoba mendaftar beasiswa, namun ditolak sistem karena data desil tak sesuai.

"Terus saya dikasih tahu sama ibu di website beasiswanya itu tertulis kalau saya desil 7. Padahal, setelah saya cek lagi di websitenya Kemensos itu masuk desil 2," kata Diandra.

Kemudian, warga Sragen, bernama Ipeh mengaku kaget dirinya masuk desil 9 setelah mengecek statusnya di laman DTSEN.

"Padahal gaji masih UMR dan rumah saya bahkan hanya memiliki daya listrik 900 VA," ujar perempuan 27 tahun yang tinggal bersama empat anggota keluarga lainnya, yakni ayah, ibu, kakak, dan adik.

Perubahan desil juga memengaruhi layanan kesehatan yang diterima sejumlah masyarakat.

Kejadian itu dialami pedagang es keliling, Ajat, 37 tahun, pasien cuci darah dari Rangkasbitung, Banten.

Jaminan kesehatan berupa BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dimilikinya tidak aktif karena dia masuk desil 6.

Sedangkan, peserta PBI hanya diperuntukkan bagi masyarakat desil 1 hingga desil 4.

Polemik desil juga muncul di media sosial Threads. Banyak akun yang menceritakan tentang ketidakakuratan data milik mereka.

Sebuah akun mengaku kaget masuk desil 9, padahal dirinya tak pernah disurvei petugas BPS dan tinggal di rumah sewaan tipe 36.

Di sisi lain, sebuah akun mengaku masuk dalam desil 2 dan anaknya terdaftar sebagai penerima Program Indonesia Pintar.

Padahal dirinya bergaji Rp20 juta perbulan, memiliki dua mobil, dua motor, dan rumah.

Apa itu desil dan bagaimana pengelompokannya?

Secara umum, desil adalah sebuah metode untuk membagi distribusi data ke dalam 10 kelompok yang sama besar.

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan desil untuk mengelompokan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraan atau karakteristik sosial ekonomi.

"Karena itu, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga," kata Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, Jumat (21/08).

Artinya, keluarga dalam satu kategori desil tidak selalu memiliki pendapatan, pengeluaran, maupun kondisi sosial ekonomi yang sama.

Pemeringkatan desil mempertimbangkan karakteristik sosial ekonomi, seperti kondisi perumahan, sumber air minum, bahan bakar dan energi untuk memasak, kepemilikan aset, daya dan konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta disabilitas.

Berbagai informasi itu lalu, oleh BPS, dipertimbangkan secara bersama-sama menggunakan metode statistik Proxy Means Test (PMT) untuk mengestimasi tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan karakteristik yang dapat diamati.

Hasilnya, desil dibagi menjadi 10 kelompok yang masing-masing mencakup sekitar 10% keluarga, yaitu:

Apa guna desil untuk pemerintah?

Pengelompokan desil itu kemudian digunakan sebagai salah satu informasi penting dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Per 10 Juli 2026, DTSEN Versi 3 Tahun 2026 mencakup 290,1 juta record individu dan 95,98 juta record keluarga.

DTSEN lalu menjadi rujukan bersama pemerintah dalam mendukung berbagai program, seperti bantuan sosial dan subsidi.

"Khusus untuk desil ekonomi itu basisnya di DTSEN, dan sekarang kebijakan untuk bansos itu menggunakan satu data dari DTSEN," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Kamis (20/08).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia berencana membatasi bahan bakar minyak (BBM) Pertalite untuk kelompok masyarakat desil 9 dan 10. Tujuannya agar BBM subsidi tepat sasaran.

Namun, rencana pembatasan BBM subsidi itu diyakini bakal semakin menyusahkan kelas menengah yang pendapatannya stagnan tapi terhimpit lonjakan biaya hidup.

Kemudian, Menteri Sosial dalam keputusannya Nomor 22 tahun 2026 menggunakan desil dalam menyalurkan perlindungan sosial.

Mengapa desil memicu polemik?

Peneliti Kependudukan BRIN, Yanu Endar Prasetyo, berkata desil menjadi polemik karena digunakan sebagai "alat tunggal" verifikasi untuk penyaluran subsidi dan bansos.

Padahal, Yanu bilang, akurasi desil masih memerlukan banyak perbaikan dan dianggap tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat.

"Inclusion serta exclusion error-nya memang tinggi. Contohnya, ada kelompok miskin masuk desil 10 [disebut exclusion error], atau sebaliknya yang mampu malah masuk desil bawah [inclusion error]," ujar Yanu.

Seharusnya, kata Yanu, desil digunakan hanya untuk memberikan gambaran deskriptif, bukan sebagai alat penentu seseorang layak menerima bantuan atau tidak.

"Garis kemiskinan saja tidak diukur dari riil pendapatan, tetapi masih proxy pengeluaran. Artinya, kita memang masih belum punya data yang benar-benar akurat terkait tingkat kemiskinan/kesejahteraan masyarakat," kata Yanu.

Senada, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI), Ronny P. Sasmita melihat, polemik desil itu muncul karena ada kesenjangan antara fungsi statistik dan penggunaannya sebagai dasar kebijakan individual.

"Masalah muncul ketika masyarakat melihat angka desil sebagai 'label mutlak' yang menentukan apakah seseorang kaya atau miskin," kata Ronny.

Padahal, ujarnya, desil bersifat relatif. Tak semua orang yang masuk dalam desil 1 hingga 10 memiliki tingkat kemiskinan dan kekayaan yang sama.

Selain itu, kata Ronny, akurasi penetapan desil juga sangat bergantung pada kualitas dan pembaruan data dalam merepresentasikan kondisi riil masyarakat.

Pasalnya, ujarnya, kondisi ekonomi rumah tangga bisa berubah cepat yang diakibatkan kehilangan pekerjaan, kenaikan pendapatan, perubahan jumlah anggota keluarga, atau perubahan kondisi usaha.

"Jadi menurut saya, polemik bukan karena konsep desilnya salah, tapi karena ada risiko ketika instrumen statistik yang bersifat relatif digunakan secara langsung untuk mengambil keputusan terhadap individu tanpa verifikasi yang cukup," ujar Ronny.

Apa implikasinya bagi masyarakat?

Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet berkata, penggunaan desil akan menimbulkan persoalan ketika angka itu digunakan untuk menentukan akses ke banyak program negara.

Hal itu dialami oleh tukang becak di Madura, di Kulon Progo, pasien gagal ginjal di Banten, mahasiswi di Surabaya, 366 keluarga di Tulungagung dan kasus lainnya yang tak lagi menerima bantuan dari negara.

"Kesalahan klasifikasi akhirnya bisa berdampak pada bantuan pangan, kesehatan, pendidikan, hingga subsidi di masyarakat," kata Yusuf.

"Salah memasukkan orang mampu relatif lebih mudah dikoreksi dibanding salah mengeluarkan rumah tangga miskin yang kemudian harus menunda pengobatan atau membuat anak mereka berhenti sekolah. Dampaknya bisa jauh lebih panjang," tambahnya.

Untuk itu, menurut Ronny dari ISEAI, desil tidak seharusnya digunakan sebagai alat satu-satunya "vonis administratif" yang membuat kehilangan seluruh hak atau bantuan dari negara.

"Setiap program seharusnya memiliki tujuan dan kriteria yang berbeda. Rumah tangga yang tidak layak menerima bansos tunai, misalnya, belum tentu tidak layak mendapatkan dukungan pendidikan atau perlindungan sosial tertentu," kata Ronny.

Apa implikasinya bagi pemerintah?

Bagi pemerintah, Ronny melihat, penggunaan desil memiliki manfaat besar untuk meningkatkan ketepatan sasaran dan mengurangi kebocoran anggaran.

Jika subsidi atau bansos yang sebelumnya diterima kelompok mampu dapat dialihkan kepada yang membutuhkan, kata Ronny, maka akan membuat ruang fiskal menjadi lebih efisien.

Namun, tambahnya, penghematan anggaran semestinya tidak menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan.

"Jika jutaan orang dikeluarkan dari daftar penerima hanya karena perubahan klasifikasi data tanpa proses verifikasi yang baik, pemerintah bisa memangkas anggaran, tetapi pada saat yang sama menciptakan kesalahan eksklusi dalam skala besar," kata Ronny.

Oleh karena itu, kata Ronny, tujuan utamanya seharusnya bukan "mengurangi jumlah penerima bansos sebanyak mungkin", tapi meningkatkan akurasi sasaran.

"Pemerintah harus membedakan antara penghematan yang berasal dari penutupan kebocoran dan penghematan yang berasal dari mengeluarkan orang yang sebenarnya masih membutuhkan bantuan. Yang pertama adalah efisiensi, yang kedua bisa menjadi masalah sosial," ujarnya.

Bagaimana solusinya?

Yanu dari BRIN berkata, persoalan mendasar dari desil adalah tingkat akurasinya yang perlu banyak perbaikan, dalam memetakan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Ditambah lagi, pemuktahiran data dilakukan paling cepat per tiga bulan, di mana kondisi kesejahteraan masyarakat dapat berubah total.

"Jadi, solusinya sementara adalah menyandingkan desil dengan basis data lain, pembobotan variabel yang lebih adil dan objektif, verifikasi dan validasi lapangan, pengaduan [usul sanggah yang benar-benar responsif], dan perlahan menuju kebijakan perlinsos yang universal, bukan targeted," kata Yanu.

Senada, Ronny melihat bahwa desil adalah instrumen statistik dan penyaring awal yang penting dalam merumuskan kebijakan.

Namun, katanya, desil tidak cukup jika digunakan sendirian untuk menentukan nasib individu atau rumah tangga.

Dia bilang, pemerintah perlu menerapkan pendekatan berlapis lainnya, seperti verifikasi hingga pemutakhiran data, apalagi jika menyangkut pencabutan bantuan atau pembatasan akses masyarakat terhadap suatu program.

"Intinya, desil bukan musuh dan bukan pula solusi ajaib. Desil adalah alat yang sangat berguna untuk memetakan kondisi sosial-ekonomi."

"Tetapi ketika digunakan sebagai satu-satunya dasar untuk menentukan siapa yang berhak atau tidak berhak menerima bantuan, risikonya jauh lebih besar."

"Yang harus kita kejar bukan hanya data yang rapi dan anggaran yang hemat, tetapi kebijakan yang tepat sasaran, adaptif, dan tetap adil bagi masyarakat," tutup Ronny.

---

Jurnalis Ahmad Mustofa di Pulau Madura, Jawa Timur, berkontribusi dalam artikel ini.